Liburannya Wong Cilik ?, Megawati Pilih ke Amerika

ANDiKABAR - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berada di Amerika Serikat (AS) beberapa hari terakhir. Jadi tak mungkin Ia merecoki Joko Widodo membentuk Rumah Transisi.

Demikian disampaikan politisi PDI Perjuangan saat dihubungi Aktual.co, Kamis (7/8).

"Benar (Mega di AS). Ia liburan dengan anak cucu, acara keluarga," kata Eva.

Ia pun menegaskan Mega di AS bukan untuk bertemu pihak manapun terkait urusan politik. "Yang benar politik keluarga," katanya bercanda.

Sebelumnya, Eva mengaku telah mendengar adanya sejumlah pihak yang curiga dengan keputusan Jokowi menunjuk Rini Suwandi sebagai Ketua Tim Transisi.

Eva menjelaskan, Rini sudah terlibat bekerja sama dengan Jokowi semenjak Pilkada DKI saat Jokowi maju bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Rini memang tidak terlihat bersama Jokowi saat itu. Namun, Eva mengatakan, Rini bekerja di belakang layar.

"Rini itu lingkaran Bu Mega lama di Teuku Umar. Dia sejak pilkada terlibat, tapi enggak kayak yang lain yang terlihat di publik. Dia terlibat di dalam dan omongannya banyak didengar," kata Eva.

KPK Didesak Ambil Alih Pengusutan Kasus Korupsi Transjakarta

ANDIKABAR - Kasus dugaan korupsi bus Transjakarta yang 'mangkrak' di Kejaksaan Agung membuat mahasiswa tergerak untuk mendorong dituntaskannya kasus ini.

Demonstran dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jakarta Raya mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengambil alih kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan bus Transjakarta. Mereka menganggap, kasus tersebut perlu diambil alih dari Kejaksaan Agung, karena bisa jadi ikut melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

"KPK harus mengambil alis kasus bus TranJakarta. KPK jangan tebang pilih, harus segera tangani kasus pengadaan TransJakarta," kata Sirojudin, koordinator massa, saat menggelar aksi di depan Gedung KPK, Kamis 7 Agustus 2014, seperti diberitakan vivanews.

Massa demonstran pun memberikan pakaian dalam wanita yang ditujukan kepada pimpinan KPK. Hal tersebut merupakan simbol, agar KPK berani dalam mengusut kasus tersebut, sekalipun melibatkan Jokowi.

"Kami juga tadi memberikan celana dalam wanita pada KPK sebagai simbol agar KPK tidak banci menangani kasus TransJakarta," kata Sirojudin.

Diketahui, Kasus penggelembungan dana pengadaan bus TransJakarta membelit mantan Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Udar Pristono yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Bukan hanya Udar, ada tiga orang lain yang juga menjadi tersangka.

Setelah diperiksa penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Udar mengaku, semua pekerjaan yang dilakukannya terkait pengadaan TransJakarta diketahui oleh Jokowi. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Widyo Pramono, mengatakan, hingga saat ini belum ada keterkaitan Jokowi dalam kasus Udar. (ren)

Info Kecelakaan Lalulintas

ANDIKABAR - Kecelakaan di Cawang KM 00 dari arah Semanggi ke arah TMII, Kendaraan terbakar di lajur darurat/kiri. http://infolalin.jasamarga.co.id/infolalin/detail.php?id=181840&selengkapnya=1&Kategori=2&Cabang_ID=%

5 Roket Pejuang Palestina Hajar Wilayah Selatan Israel

ANDIKABAR - Militer Israel menyatakan sedikitnya 5 roket ditembakan dari Jalur Gaza ke wilayah Israel, beberapa saat sebelum berakhirnya masa gencatan senjata 72 jam pada pukul 08.00 pagi ini.

Dalam pernyataan yang dikirimkan melalui pesan teks kepada para wartawan menyatakan “sebanyak 2 roket ditembakkan dari Gaza dan mendarat di Israel selatan, tidak ada korban terluka akibat kejadian tersebut.”

Sementara itu seperti dilansir kantor berita Al Arabiya menyatakan “beberapa saat sebelum pukul 08.00 pagi sebanyak 5 roket dilesakan dari Jalur Gaza ke wilayah Ashkelon, sejumlah roket jatuh diwilayah tidak berpenghuni.”

Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari sejumlah faksi pejuang Palestina terkait peluncuran roket yang diberitakan oleh militer Israel. (ERAMUSLIM)

Putri Soekarno Ditendang di Nasdem, Surya Paloh Siap-siap Ditendang Dari UBK

ANDIKABAR - Civitas academica Universitas Bung Karno (UBK) bereaksi keras menghadapi perlakuan pimpinan Partai NasDem terhadap Rachmawati Soekarnoputri.

Rektor UBK Soenarto ketika memberikan sambutan dalam halal bihalal di kediaman Rachmawati di Jalan Jatipadang Raya, Jakarta (Kamis malam, 7/8) menegaskan bahwa seluruh civitas academica UBK mendukung visi kebangsaan Rachmwati Soekarnoputri. Mereka juga tidak dapat menerima cara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memperlakukan Rachmawati.

Rachmawati yang menyadari bahwa dirinya berbeda pendapat dengan Surya Paloh dalam Pilpres 2014, memilih mengundurkan diri dari jabatan ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem dan juga keanggotaannya di partai itu. Pengunduran diri ini dilakukan setelah langkah-langkahr organisatoris yang dilakukan Rachma, termasuk mengirim surat dan notice tidak diindahkan Surya Paloh.

Surat pengunduran diri yang ditulis Rachma pada tanggal 23 Juli itu dijawab dengan pemecatan yang dilakukan dua hari lalu (Selasa, 5/8). Partai NasDem membuat kesan seolah Rachma adalah kader bermasalah yang kerap melanggar kebijaksanaan partai. Padahal sebaliknya, Rachma selalu berusaha menjaga fatsoen politik, tetapi Surya Paloh selalu menghindari.

“Jajaran UBK harus punya satu semangat, menjalankan Pancasila dan UUD 1945 yang asli. Kami yakin dengan ridha Allah SWT UBK dapat menjalankan ajaran Bung Karno,” ujar Soenarto.

“Karena itu, kami menunggu kebijaksanaan Ibu Rachma selaku pendiri UBK untuk mengevaluasi keanggotaan Surya Paloh di Dewan Kurator UBK,” sambungnya.

Hubungan Surya Paloh dan Rachma sebenarnya terbilang dekat. Mereka bersahabat sejak era 1980an. Dua tahun terakhir Surya Paloh mendekati Rachma untuk bergabung dengan partai yang dibentuknya. Rachma pun kemudian memberikan tempat kepada Surya Paloh di Dewan Kurator UBK yang dipimpin DR. Rizal Ramli.

“Kami perlu sampaikan bahwa kami akan menjaga soliditas UBK sebagai pelaksana dari YPS (Yayasan Pendidikan Sukarno). Kami memohon dalam rangka menjaga keharmonisan, Ibu Rachma dapat memberikan kebijakan (mengenai posisi Surya Paloh),” demikian Soenarto.

ISIS dan Media Anti Islam

 Bismillah...

Saya sangat yakin ummat islam Indonesia sudah sangat cerdas dalam menerima dan mengolah setiap informasi media terkait ISIS.

Walaupun pemberitaan tentang ISIS oleh media sangat liar dan masif, tujuan nya terlihat mencengkram apa saja yg terkait islam, dakwah penegakan syariat islam yg terkesan sgt kejam, sadis, brutal dan intoleran. Membinasakan orang serta pihak yg tidak sepakat dgn gerakan penegakan khilafah ala mereka/ ISIS.

Padahal mereka tdk sedikitpun terlihat atau diberitakan mengganggu bahkan menggorok leher orang orang kafir sesungguhnya, tp yg mereka binasakan dan digorok leher nya adalah ummat islam dan para mujahidin yg menolak kekhilafan mereka.

Islam itu agama yg ditegakkan dgn cara yg sgt damai, elegan, kasih sayang dan memaafkan.

Menegakkan islam apalagi khilafah dgn cara kanibal bukan tuntunan dari Muhammad SAW, tapi warisan tar tar dan orang orang yg tdk percaya pada Tuhan.

Media saat ini sepertinya sengaja memposisikan diri sebagai pihak yg anti dengan islam dan gerakan penegakan syariat islam.

Melibas tokoh tokoh islam yg konsisten dgn perjuangan dan penegakan nilai nilai.

Mereka dihinakan seperti para pelacur yg dihukum rajam ditempat yg sgt terbuka, ditelanjangi dan dikoyak jiwa dan raganya.

Bahkan Keluarga Mereka sepertinya tidak punya harapan utk hidup di negeri tercinta.

Nah... kini hadir isu ISIS yg hendak menghancurkan islam dan tokoh tokoh yg konsisten membela agama nya.
SATU kata utk kita jangan mudah percaya media anti islam.

(Muhammad Natsir)

Syaikh Qaradhawi : Khilafah Ala ISIS Tak Sah Secara Syariah

ANDIKABAR -  Persatuan Ulama Muslim Se-Dunia (IUMS), yang dipimpin oleh Syaikh Yusuf Qaradhawi, mengeluarkan pernyataan terkait deklarasi khilafah islamiyah yang dilakukan oleh organisasi Negara Islam di Irak dan Syam (ISIS), Jumat (4/7/2014) kemarin.
Dalam pernyataan itu, IUMS menekankan bahwa deklarasi khilafah yang dilakukan ISIS untuk wilayah cukup luas di Irak dan Suriah tidak sah secara syariah Islam dan juga tidak membantu proyek kejayaan Islam. “Kami juga mengharapkan khilafah Islam bisa berdiri dengan cepat. Hari ini, tidak menunggu esok hari. Tapi khilafah yang didasarkan pada manhaj Nabi saw. dan syura. Bukan seperti yang dideklarasikan ISIS, yang malah mengakibatkan banyak bahaya kepada Sunni di Irak dan juga kepada revolusi di Suriah,” sebagaimana dikutip dari pernyataan itu.
IUMS juga menyatakan bahwa deklarasi ini terjadi karena ISIS kurang menguasai fiqh waqi’ (memahami realitas), sehingga bahkan terkesan meruntuhkan revolusi rakyat yang dilakukan oleh suku-suku Sunni dan kelompok-kelompok revolusi yang lain di Irak.
Menurut IUMS, deklarasi khilafah dan mengangkat seorang khalifah, dilanjutkan dengan menuntut umat Islam seluruh dunia untuk tunduk dan taat kepadanya dilakukan tanpa standar syariah dan realitas. Bahkan sisi bahayanya lebih besar daripada sisi manfaatnya.
Tidak mungkin semua organisasi perjuangan di seluruh dunia Islam dianggap ilegal dan tidak sah begitu ada deklarasi sepihak yang kemudian menamakan dirinya sebagai khilafah. Padahal saat itu umat Islam tidak disertakan sama sekali.
Apalagi banyak orang jadi mempunyai kesan tentang khilafah sebagai sebuah sikap yang keras. Hal itu ketika khilafah dihubungkan dengan ISIS. Umat Islam akan merekam negatif segala yang terkait dengan khilafah. Sehingga deklarasi ini pun bisa dikatakan tidak mendukung proyek kejayaan Islam. (msa/dakwatuna/aljazeera)