Mantan Ketua DPC Partai Demkrat Tri dianto Dianggap Sudah Gila, Disarankan Supaya Masuk RSJ

foto: yang penting gaya

ANDIKABAR.BLOGSPOT.COM - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat dinilai sebagai gagasan dari mantan Ketua DPC Demokrat yang sudah kurang waras lagi, Tri Dianto. Pasalnya, Tri Dianto sudah tidak miliki hak suara lagi untuk meneriakkan KLB apalagi dia cuma seorang diri.

Hal itu dikemukakan Sekretaris DPD Partai Demokrat, Sulawesi Tengah, Talitti Paluge, Senin (8/04).

"Tri sudah kurang waras, sebaiknya Tri segera diperiksa di rumah sakit jiwa," kata Talitti.

Menurut Talitti, prosedur pelaksanaan KLB sangat jelas diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga. Persyaratannya seperti persetujuan majelis tinggi, permintaan DPD, DPC dan atau jabatan ketua umum kosong.

"Itulah syarat pelaksanaan KLB. Jadi bukan permintaan seorang kader melalui media, lantas KLB digelar. Itu namanya kader yang kurang waras," tandasnya.

Ia juga menyoroti sejumlah media sangat 'bernafsu' menayangkan pernyataan Tri yang notabene sudah tidak memiliki kapasitas membicarakan soal KLB karena mantan pengusaha jamu ini cuma kader yang tidak lagi memiliki hak suara atau hak peserta. (asf)

Presiden RI SBY: Di Tanah Air, Hampir Setiap Hari Saya Dimarahi

foto: SBY

ANDIKABAR.BLOGSPOT.COM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (8/4/2013) meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hotel JS Luwansa, Jakarta.

Dalam sambutannya, Presiden menyatakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh signifikan di atas 6 persen di tengah negara-negara di dunia mengalami resesi. Angka pertumbuhan 6 persen itu dicapai Indonesia di tengah banyaknya masalah yang ada di negeri ini.

Dan itu menurutnya, yang menjadi pertanyaan Para Duta Besar Negara Sahabat kala menilik pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh nomor dua tertinggi di negara-negara yang tergabung dalam G-20.

"Bagi para dubes, pasti beliau bertanya, banyak masalah saja di indonesia ini, kita masih bisa tumbuh di atas 6 persen. Apalagi kalau kita bereskan semua masalah itu. Ekonomi kita akan tumbuh lebih kuat. Para dubes tidak perlu heran," ujar SBY dalam pidatonya, yang disambut tepuk tangan para hadirin.

Hal senada juga terungkap dalam beberapa kali kunjungan SBY  ke Eropa, Amerika, Asia, dan bertemu dengan pimpinan-pimpinan dunia. Mereka kerap bertanya bagaimana Indonesia bisa bertahan ekonominya  di kala dunia sedang resesi. Bahkan tumbuh di atas 6 persen. Dan di antara anggota G-20, Indonesia nomor 2 setelah tiongkok.

"Teman-teman saya bertanya kepada kita apa resepnya? Saya bilang, di tanah air saya hampir setiap hari dimarahi. Termasuk hari ini oleh Apindo," seloroh SBY.

"Tapi tidak apa-apa Apindo, silakan tumpahkan semuanya karena saya tidak akan jadi capres lagi. Jadi jawaban saya pasti asli," ujar SBY yang disambut riuh rendah hadirin.

Karena menurutnya, kalau yang menjawab pertanyaan dan kritikan APINDO itu adalah Capres, maka akan ada hitung-hitungan untung ruginya.

"Kalau saya Insya Allah akan jawab apa adanya. Karena apa yang akan saya sampaikan nanti berangkat dari pengalaman selama 8,5 tahun. Untuk kebaikan kita di masa mendatang. Terimakasih atas kritik, komentar, dan rekomendasi-rekomendasinya," ucapnya.

Hal itu diutarakan SBY untuk menanggapi unek-unek dan masukan APINDO yang disampaikan Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi.APINDO mengeluhkan kondisi ketidakpastian politik, hukum, dan keamanan di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketua Apindo, Sofjan Wanandi, mengatakan, para pengusaha sampai saat ini mengadapi masalah ketidakpastian politik, hukum, dan keamanan. "Pak Presiden kepastian kami butuhkan agar bisa terus berinvestasi, baik ditahun politik ini," ujarnya dalam sambutan Munas APINDO ke-IX.

Selain itu, Sofian juga meminta agar pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi karena bisa memberatkan pengusaha. Namun, APINDO tak memungkiri, subsidi BBM yang terlalu besar bisa menganggu pertumbuhan makroekonomi dan membantu fiskal.

Karenanya, APINDO meminta agar pemerintah mencari solusi yang tepat agar BBM bersubsidi diberikan kepada orang yang tepat. Dengan demukian, APINDO bisa menyumbang pajak yang lebih besar kepada pemerintah dan membuka lapangan pekerjaan.

Sofjan juga mengeluhkan mengenai hubungan industrial antara pengusaha dan serikat pekerja yang terus memburuk. "Sejak Saya memimpin APINDO 10 tahun lalu pekerja dianggap sebagai partner, namun sekarang sikap pekerja sudah mengarah kepada pelanggaran hukum," katanya.

Menurutnya, ketidakpastian hukum dan keamanan pengusaha dari sikap para buruh membuat APINDO memboikot keterlibatan dalam Tripartit Nasional. "Jika Pak Presiden bisa memastikan kondisi hubungan industrial, kami siap masuk kembali (Tripartit Nasional)," katanya.

APINDO mengusulkan, agar Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) untuk melakukan verifikasi terhadap keberadaan serikat pekerja di Indonesia. Kemudian, ia meminta, agar pemerintah dan DPR RI untuk melakukan revisi UU Nomor 13 Tahin 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Dia menilai, UU Ketenagakerjaan terlalu kaku dan membuat adanya larangan atau pembatasan terhadap pelaksanaan tenaga kerja alih daya atau outsourcing. Sofjan menegaskan, bahwa outsourcing dinegara manapun tidak dilarang sehingga tidak bia dibatasi pelaksanaannya.  (asf)