Rencana Jokowi-Ahok Hapus Sekolah Gratis Resahkan Warga

ANDIKABAR.BLOGSPOT.COM - Rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan menghapuskan sekolah gratis dengan pencabutan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) mulai tahun ajaran baru 2013/2014, membuat resah masyarakat ibukota. Mereka mengaku terancam anak-anaknya bakal putus sekolah apabila rencana itu direalisasikan.

Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Selamat Nurdin mengaku kecewa atas rencana penghapusan BOP mulai tahun ajaran mendatang itu. Selain mengingkari janji kampanye Jokowi-Ahok, pencabutan BOP itu akan berimbas pada masyarakat menengah-bawah yang sudah hidup kekurangan. Apalagi, harga-harga kebutuhan pokok saat ini semakin mahal.

“Kasihan rakyat kecil akan semakin terjepit kalau sekolah kembali harus bayar. Saya tidak setuju, sehingga harus dibatalkan. Sekarang ini masyarakat kecil sudah bisa menikmati pendidikan gratis hingga SMA. Mereka juga bisa menabung agar anaknya bisa kuliah, karena kuliah itu tidak murah. Kalau dicabut, maka Jokowi-Ahok sama saja mengganjal banyak mimpi anak tidak mampu di Jakarta menikmati pendidikan tinggi,” kata Selamat Nurdin, Rabu (20/3).

Untuk itulah dia meminta Jokowi-Ahok memberikan rumusan yang tepat agar warga tidak mampu tetap bisa memperoleh pendidikan layak tanpa harus dibebani biaya tinggi. “Kami tunggu rumusannya seperti apa, kalau tidak bagus ya kita tolak,” kata Selamat yang juga Ketua Komisi B DPRD DKI ini.

Direktur Eksekutif Kajian Seputar Kota (Kasta) Didi O Affandi menilai pendidikan gratis justru menurunkan motivasi siswa yang memiliki kemampuan intelektual rata-rata. “Sebaliknya bagi siswa cerdas akan memanfaatkan kesempatan pendidikan gratis dengan meraih prestasi setinggi-tingginya,” jelasnya.

Karena itulah Didi menyarankan agar dalam memberikan pendidikan gratis harus betul-betul selektif. “Pendidikan gratis itu harusnya untuk siswa-siswa berprestasi saja. Dengan begitu maka akan menimbulkan motivasi banyak siswa untuk meraihnya,” ujar Didi.

Dinas Pendidikan DKI memastikan kajian penghapusan BOP dan sekolah gratis akan rampung pada akhir Maret ini. Sehingga sebelum tahun ajaran baru 2013/2014, sudah dapat diputuskan apakah kebijakan tersebut bisa dilaksanakan atau tidak.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto mengatakan kajian kebijakan tersebut masih terus berlangsung. Kajian yang dilakukan tidak hanya sekali, melainkan berulang kali dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Inspektorat Provinsi, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan seluruh asisten Sekretaris Daerah (Sekda). (asf)