Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan pembunuhan terhadap masyarakat miskin.
"Ini jelas sangat merugikan masyarakat. Jika benar diberlakukan, mereka sama saja seperti penjajah kapitalis terhadap warganya sendiri," ujarnya, Senin (25/3/2013).
Langkah itu, lanjutnya, juga menyimpang dari semangat yang terkandung dalam pasal 33 UUD 1945.
"Pemerintah jangan lah membunuh rakyat pelan-pelan. Apa mereka enggak studi banding mengenai pendapatan para pengguna KRL ekonomi? UMR di Jakarta sekarang Rp 2,2 juta. Sementara, mayoritas pengguna KRL ekonomi ke Jakarta bekerja sebagai karyawan, seperti di toko dengan gaji Rp 1,2 juta-Rp 1,5 juta. Kalau dipaksa naik KRL AC dengan tiket sekali jalan Rp 8.500. terus mereka mau makan apa?" tuturnya.
Menurut Leo, jika kebijakan penghapusan KRL benar-benar dilaksanakan, justru akan menambah masalah baru. "Bayar kereta saja enggak cukup, nanti belum ribut di rumah soal uang. Pencurian dan kejahatan juga akan meningkat karena semakin banyak yang menganggur, penjara bisa penuh nanti," katanya.
Leo setiap hari menjadi penumpang KRL ekonomi dari Bekasi ke Jakarta Kota, bersama ribuan warga lain. Ia tetap akan menolak kebijakan penghapusan KRL ekonomi, karena tidak pro rakyat kecil.
"Kalau (PT KAI) tetap menghapus KRL ekonomi, kami akan demo lagi dengan massa yang lebih besar, 150 ribu orang. Pengguna kereta api ekonomi kan tidak hanya dari Bekasi," ucap Leo yang bekerja di sebuah toko di Jakarta Kota.
Leo berharap pihak berwenang meninjau kembali rencana tersebut. "Tolonglah. Berikan kenyamanan kepada rakyat kecil. Kalau harus beli tiket Rp 8.500 setiap perjalanan, rakyat kecil seperti ini enggak mampu. Tolong pemerintah cari posko lain saja untuk mengurangi subsidi. Jika ini dipaksakan, mending sekalian bunuh masyarakat saja," bebernya kesal. (asf)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar